Keraton Yogyakarta

Keraton Yogyakarta atau Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat (bahasa Jawa: ꦏꦫꦠꦺꦴꦤ꧀ꦔꦪꦺꦴꦒꦾꦏꦂꦠꦲꦢꦶꦤꦶꦔꦿꦠ꧀, terjemahan Karaton Ngayogyakarta Hadiningrat) merupakan istana resmi Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat yang kini berlokasi pada pusat Kota Yogyakarta. Sekarang menjadi obyek wisata sejarah tempat museum kereta kasultanan Jogja yang dulu berada di Kotagede.

Pendiri Kraton Jogja ini adalah Sri Sultan Hamengkubuwana I pada tahun 1755, sebagai Istana / Keraton Yogyakarta yang baru berdiri akibat perpecahan Mataram Islam dengan adanya Perjanjian Giyanti.

Keraton Yogyakarta ini adalah pecahan dari Keraton Surakarta Hadiningrat dari Kesunanan Surakarta (Kerajaan Surakarta). Sehingga Mataram diteruskan oleh 2 Kerajaan yakni Kesultanan Yogyakarta dan Kesunanan Surakarta.

Total luas wilayah keseluruhan keraton Yogyakarta mencapai 184 hektar, yakni meliputi seluruh area dalam benteng Baluwarti, alun-alun Lor, alun-alun Kidul, gapura Gladak, dan kompleks Masjid Gedhe Yogyakarta. Sementara luas dari kedhaton (inti keraton) mencapai 13 hektar.

Walaupun Kesultanan Yogyakarta secara resmi telah menjadi bagian Republik Indonesia pada tahun 1945, kompleks bangunan kraton ini masih berfungsi sebagai tempat tinggal sultan dan rumah tangga istananya yang masih menjalankan tradisi kesultanan hingga saat ini.

Kraton Jogja ini kini juga merupakan salah satu objek wisata Kota Yogyakarta. Sebagian kompleks keraton Yogyakarta merupakan museum yang menyimpan berbagai koleksi milik kesultanan, termasuk berbagai pemberian dari raja-raja Eropa, replika pusaka keraton, dan gamelan. Dari segi bangunannya, keraton ini merupakan salah satu contoh arsitektur istana Jawa yang terbaik, memiliki balairung-balairung mewah dan lapangan serta paviliun yang luas. (sumber dari : wikipedia)

Sejarah Keraton Yogyakarta

Perjanjian Giyanti yang ditandatangani pada tanggal 13 Februari 1755 (Kemis Kliwon, 12 Rabingulakir 1680 TJ). Menyatakan bahwa Kerajaan Mataram terbagi menjadi dua yaitu Kasunanan Surakarta Hadiningrat dan Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat. Surakarta dengan pimpinan Susuhunan Paku Buwono III. Sementara Ngayogyakarta – atau lazim disebut Yogyakarta – dengan pimpinan Pangeran Mangkubumi yang kemudian bergelar Sultan Hamengku Buwono I.

Tanggal 13 Maret 1755 (Kemis Pon, 29 Jumadil awal 1680 TJ) adalah tanggal bersejarah untuk Kasultanan Yogyakarta. Pada tanggal inilah proklamasi atau Hadeging Nagari Ngayogyakarta Hadiningrat dikumandangkan. Selanjutnya, Sultan Hamengku Buwono I memulai pembangunan Keraton Yogyakarta pada tanggal 9 Oktober 1755 dan berperan sebagai arsiteknya. (sumber dari : kratonjogja.id)

Lokasi kraton Jogja ini konon adalah bekas sebuah pesanggarahan yang bernama Garjitawati. Pesanggrahan ini untuk istirahat iring-iringan jenazah raja-raja Mataram (Kartasura dan Surakarta) yang akan dimakamkan di Imogiri. Versi lain menyebutkan lokasi kraton Yogyakarta merupakan sebuah mata air. Umbul Pacethokan, yang ada pada tengah hutan Beringan.

Proses pembangunan berlangsung hingga hampir satu tahun. Selama proses pembangunan tersebut, Sri Sultan Hamengku Buwono I beserta keluarga tinggal pada Pesanggrahan Ambar Ketawang. Sekarang termasuk wilayah Kecamatan Gamping Kabupaten Sleman.

Kompleks Bangunan Keraton Yogyakarta

Secara fisik istana para Sultan Yogyakarta memiliki tujuh kompleks inti yaitu Siti Hinggil Ler (Balairung Utara), Kamandhungan Ler (Kamandhungan Utara), Sri Manganti, Kedhaton, Kamagangan, Kamandhungan Kidul (Kamandhungan Selatan), dan Siti Hinggil Kidul (Balairung Selatan).

Dahulu bagian utama istana, dari utara ke selatan. Mulai dari Gapura Gladhag sisi utara sampai Plengkung Nirboyo sisi selatan. Kini, bagian-bagian utama keraton Yogyakarta dari utara ke selatan adalah:

Gapura Gladag – Pangurakan, Kompleks Alun-alun Utara dan Masjid Gedhe (Masjid Raya Kerajaan)
Kompleks Pagelaran, Kompleks Siti Hinggil Utara, Kompleks Kamandhungan Utara, Kompleks Sri Manganti, Kompleks Kedhaton, Kompleks Kamagangan, Kompleks Kamandhungan Selatan, Kompleks Siti Hinggil Utara (sekarang disebut Sasana Hinggil).
Alun-alun Selatan dan Plengkung Nirbaya yang terkenal dengan nama Plengkung Gadhing.

Selain bagian-bagian utama yang berporos utara-selatan keraton Yogyakarta juga memiliki bagian yang lain. Bagian tersebut antara lain adalah Kompleks Pracimosono, Kompleks Roto Wijayan, Kompleks Keraton Kilen, Kompleks Taman Sari, dan Kompleks Istana Putra Mahkota (mula-mula Sawojajar kemudian Dalem Mangkubumen).

Sekeliling Kraton Jogja yang di dalamnya terdapat sistem pertahanan yang terdiri dari tembok/dinding Cepuri dan Baluwerti. Pada bagian luar dinding tersebut ada beberapa bangunan yang terkait dengan keraton, antara lain Tugu Pal Putih, Gedhong Krapyak, nDalem Kepatihan (Istana Perdana Menteri), dan Pasar Beringharjo.

Selain itu Keraton Yogyakarta memiliki berbagai warisan budaya baik yang berbentuk upacara maupun benda-benda kuno dan bersejarah. Pada sisi lain, Kraton Jogja juga merupakan suatu lembaga adat lengkap dengan pemangku adatnya. Oleh karenanya tidaklah mengherankan jika nilai-nilai filosofi begitu pula mitologi menyelubungi Keraton Yogya.

Dan untuk itulah pada tahun 1995 Komplek Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat dicalonkan untuk menjadi salah satu Situs Warisan Dunia UNESCO. (sumber dari : wikipedia)

Untuk waktu berkunjung di kraton Jogja:

Jam buka Keraton Yogyakarta : 08.30 – 14.30 (kecuali Jumat, jam : 08.30 – 11.00).

Hari Senin : TUTUP.

Hubungi Kami

Bagi anda yang hendak berwisata ke Yogyakarta dalam Paket Wisata Jogja untuk acara study tour, field trip, outbound training, company tour atau family gathering dapat menghubungi kami di nomer telpon: 0819-5864-3820. Atau klik tautan di bawah ini untuk pemesanan paket ke keraton Yogyakarta.

Follow Us On

Sekilas Tentang Yogyakarta

Luas Wilayah

Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) adalah daerah istimewa setingkat provinsi di Indonesia. Provinsi ini merupakan peleburan dari Negara Kesultanan Yogyakarta dan Negara Kadipaten Pakualaman.

Secara geografis, wilayah ini terletak di bagian selatan Pulau Jawa dan berbatasan langsung dengan Provinsi Jawa Tengah serta Samudera Hindia. Selain itu, daerah istimewa ini memiliki luas wilayah sebesar 3.185,80 km². Wilayah tersebut terdiri atas satu kotamadya dan empat kabupaten, yang kemudian terbagi lagi menjadi 78 kecamatan dan 438 desa/kelurahan.

Berdasarkan sensus penduduk tahun 2010, DIY memiliki total populasi sebanyak 3.452.390 jiwa. Adapun proporsinya terdiri dari 1.705.404 laki-laki dan 1.746.986 perempuan, serta memiliki kepadatan penduduk sebesar 1.084 jiwa per km².

Memang tidak bisa dimungkiri bahwa penyebutan nomenklatur “Daerah Istimewa Yogyakarta” terbilang terlalu panjang. Oleh karena itu, masyarakat sering menyingkatnya menjadi DI Yogyakarta atau DIY. Sementara itu, Daerah Istimewa Yogyakarta juga sering dihubungkan dengan Kota Yogyakarta. Akibatnya, terjadi salah kaprah di mana wilayah tingkat provinsi ini sering kali disebut secara ringkas sebagai Jogja, Yogya, Yogyakarta, atau Jogjakarta saja.

Tujuan Wisata Kedua Setelah Bali

Meskipun secara geografis merupakan daerah setingkat provinsi terkecil kedua setelah DKI Jakarta, namun Daerah Istimewa Yogyakarta sangat terkenal di tingkat nasional maupun internasional. Bahkan, provinsi ini menjadi tempat tujuan wisata andalan kedua di Indonesia setelah Provinsi Bali.

Hebatnya lagi, popularitas ini tetap bertahan walaupun Daerah Istimewa Yogyakarta pernah mengalami beberapa bencana alam besar, misalnya bencana gempa bumi dahsyat pada tanggal 27 Mei 2006 serta erupsi Gunung Merapi selama bulan Oktober hingga November 2010.

Sejarah Yogyakarta

Sebelum Kemerdekaan

Sebelum Indonesia merdeka, Yogyakarta merupakan daerah yang sudah mempunyai sistem pemerintahan sendiri. Pada masa itu, statusnya disebut sebagai Zelfbestuurlandschappen atau Daerah Swapraja, yaitu Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dan Kadipaten Pakualaman.

Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat sendiri didirikan oleh Pangeran Mangkubumi yang bergelar Sultan Hamengku Buwono I pada tahun 1755. Sementara itu, Kadipaten Pakualaman didirikan oleh Pangeran Notokusumo (saudara Sultan Hamengku Buwono II) yang bergelar Adipati Paku Alam I pada tahun 1813.

Pada perkembangannya, Pemerintah Hindia Belanda mengakui Kasultanan dan Pakualaman sebagai kerajaan. Pengakuan tersebut dibuktikan dengan adanya hak mengatur rumah tangga sendiri yang dinyatakan dalam kontrak politik. Sebagai contoh, kontrak politik terakhir Kasultanan tercantum dalam Staatsblaad 1942 Nomor 47, sedangkan kontrak politik Pakualaman tercantum dalam Staatsblaad 1941 Nomor 577.

Tidak hanya itu, eksistensi kedua kerajaan tersebut juga telah mendapat pengakuan dari dunia internasional, baik pada masa penjajahan Belanda, Inggris, maupun Jepang. Oleh sebab itu, ketika Jepang meninggalkan Indonesia, kedua kerajaan tersebut sudah sangat siap menjadi sebuah negara sendiri yang merdeka karena telah memiliki sistem pemerintahan yang lengkap, wilayah, sekaligus penduduknya.

Setelah Kemerdekaan

Segera setelah Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia (RI), Sri Sultan Hamengkubuwana IX dan Sri Paku Alam VIII langsung menyatakan sikap kepada Presiden RI. Mereka menyatakan bahwa Daerah Kasultanan Yogyakarta dan Daerah Pakualaman resmi menjadi wilayah Negara RI. Selanjutnya, kedua wilayah tersebut bergabung menjadi satu kesatuan sebagai Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

Dalam struktur tersebut, Sri Sultan Hamengkubuwana IX dan Sri Paku Alam VIII bertindak sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden RI. Keputusan bersejarah ini tertuang secara resmi dalam beberapa dokumen, di antaranya:

Piagam kedudukan Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Sri Paku Alam VIII tertanggal 19 Agustus 1945 dari Presiden RI.
Amanat Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Sri Paku Alam VIII tertanggal 5 September 1945 (dibuat secara terpisah).
Amanat Sri Sultan Hamengkubuwono IX dan Sri Paku Alam VIII tertanggal 30 Oktober 1945 (dibuat dalam satu naskah resmi).

Peran Yogyakarta dalam Republik Indonesia

Dalam sejarah perjuangan mempertahankan kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), DIY mempunyai peranan yang sangat krusial. Faktanya, hal ini terbukti dari sejarah bahwa Yogyakarta pernah menjadi Ibu Kota Negara Republik Indonesia sejak tanggal 4 Januari 1946 sampai dengan tanggal 27 Desember 1949. Oleh karena itu, tanggal 4 Januari inilah yang kemudian ditetapkan menjadi hari “Yogyakarta Kota Republik” pada tahun 2010.

Pada saat ini, pemimpin Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat adalah Sri Sultan Hamengkubuwana X, sedangkan pemimpin Kadipaten Pakualaman adalah Sri Paku Alam X. Selain memimpin kerajaan, keduanya sekaligus menjabat sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DIY. Selanjutnya, mereka berdua memainkan peran yang menentukan dalam memelihara nilai-nilai budaya, adat istiadat Jawa, sekaligus menjadi simbol pemersatu masyarakat Yogyakarta. (sumber dari : wikipedia)